JAKARTA, Jurisinvestigasi.com – Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, masyarakat diajak menjadikan momentum tersebut sebagai ruang refleksi untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus mengawal pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Ajakan tersebut disampaikan Dr. H. AM Jumai, S.E., M.M., melalui pandangannya bertajuk “Merawat Persatuan, Mengawal Pembangunan: Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo–Gibran dan Relevansi Spirit Sumpah Pemuda.” Ia menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pandangan politik serta membangun budaya demokrasi yang mengedepankan dialog, kritik konstruktif, dan kepentingan nasional.
Menurut AM Jumai, Indonesia merupakan rumah besar bagi seluruh anak bangsa yang dipersatukan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan suku, agama, budaya, pandangan, hingga pilihan politik, menurutnya, merupakan bagian dari realitas kehidupan berbangsa yang harus disikapi dengan saling menghormati.
Oleh karena itu, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tidak semestinya digunakan untuk memperpanjang persaingan politik Pemilihan Presiden 2024, melainkan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun bangsa.
Ia juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap pemerintahan yang lahir melalui proses konstitusional tidak berarti meniadakan kritik. Dalam negara demokrasi, dukungan dan kritik yang disampaikan secara santun, objektif, serta berdasarkan fakta merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara.
Pembangunan Harus Memberikan Manfaat Nyata
AM Jumai menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang diluncurkan pemerintah. Hal yang lebih penting adalah ketepatan sasaran, kualitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, penguatan ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja, perlu terus dikawal agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berpandangan, evaluasi terhadap program pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan upaya memastikan amanah kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Pemerintah diharapkan terbuka terhadap masukan masyarakat, sementara warga negara perlu menyampaikan aspirasi secara santun dan disertai tawaran solusi.
Selain pembangunan dalam negeri, diplomasi Indonesia juga perlu diarahkan untuk memperkuat perdamaian, memperluas kerja sama ekonomi, dan menjaga kepentingan nasional. Stabilitas politik dan keamanan, menurutnya, harus dibangun melalui keadilan, kepercayaan publik, serta penghormatan terhadap hukum.
Spirit Sumpah Pemuda Harus Diwujudkan dalam Kehidupan Sehari-hari
Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026, AM Jumai mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 28 Oktober 1928.
Ikrar bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, seperti menghormati perbedaan, menolak kekerasan, mengutamakan musyawarah, serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah diharapkan membangun kemitraan yang sehat dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi keagamaan, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan berbagai elemen masyarakat sipil.
AM Jumai menilai organisasi kemasyarakatan perlu memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan sekaligus menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Pemerintah dan masyarakat sipil, menurutnya, bukanlah pihak yang harus saling berhadapan, melainkan mitra yang dapat saling mengingatkan demi kepentingan bersama.
Generasi Muda Membutuhkan Perlindungan dan Kesempatan
Persoalan yang dihadapi generasi muda, termasuk Generasi Z, turut menjadi perhatian AM Jumai. Ia menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari pengangguran, tawuran, kekerasan jalanan, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, hingga penyalahgunaan minuman keras.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui kecaman atau pendekatan represif semata. Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh melalui pendidikan karakter, perluasan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, pendampingan keluarga, serta penyediaan ruang kreativitas dan kegiatan produktif.
Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus pembinaan generasi muda.
Di sisi lain, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Pendekatan pencegahan serta rehabilitasi juga perlu diperkuat agar generasi muda yang menghadapi persoalan sosial memiliki kesempatan memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
Dinamika Politik Harus Disikapi Secara Proporsional
AM Jumai juga mengingatkan agar masyarakat menyikapi berbagai dinamika politik dan persoalan hukum yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara proporsional, berdasarkan fakta, serta dengan menghormati mekanisme konstitusional.
Ia menilai perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar atau membangun prasangka terhadap individu maupun institusi negara.
Setiap persoalan, lanjutnya, perlu ditempatkan sesuai kewenangan lembaga dan mekanisme hukum yang berlaku. Keterbukaan, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap proses hukum merupakan bagian penting dari etika bernegara.
Dengan sikap tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh provokasi, sementara pemerintah tetap berkewajiban menjaga kepercayaan publik melalui keteladanan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Bersatu untuk Mengawal Pembangunan
Menutup pandangannya, AM Jumai menegaskan bahwa dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan meningkatkan kualitas pembangunan nasional.
Pemerintah diharapkan terus memperbaiki pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, memberantas korupsi, menjaga keamanan, serta mewujudkan keadilan sosial. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pengawasan yang konstruktif, kepatuhan terhadap hukum, dan gerakan nyata membantu sesama.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa membangun budaya politik yang berkeadaban, menyampaikan kritik tanpa kebencian, memberikan dukungan tanpa kehilangan daya kritis, serta mengedepankan dialog daripada permusuhan.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah, masyarakat yang berintegritas, dan generasi muda yang berdaya. Dengan persatuan, etika, dan semangat gotong royong, kita dapat mengawal pembangunan sekaligus menjaga martabat bangsa,” demikian pesan yang ditekankan AM Jumai dalam pandangannya.
Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda tetap relevan sebagai landasan untuk menghadapi tantangan kebangsaan sekaligus menjaga keutuhan NKRI. Perbedaan pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk memecah belah persaudaraan.
Dengan demikian, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dan peringatan Sumpah Pemuda diharapkan dapat memperkuat tekad bersama untuk mewujudkan Indonesia yang adil, aman, sejahtera, dan bermartabat.
Berbeda dalam pandangan, bersatu dalam tujuan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan demi Indonesia.
