𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞𝐦: ​𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐁𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐦, 𝐏𝐒𝐇𝐓 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐤 𝐄𝐤𝐬𝐞𝐤𝐮𝐬𝐢 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞𝐦

​𝐏𝐔𝐑𝐖𝐎𝐊𝐄𝐑𝐓𝐎, Jurisinvestigasi.com – Sikap diam dan terkesan tidak peduli yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas terkait pemanfaatan Aset Kebondalem terus memicu gelombang kritik keras. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Purwokerto Timur Cabang Banyumas Pusat Madiun bersama Kuasa Hukum Rakyat Banyumas merapat ke jalan untuk menyuarakan desakan tegas agar Pemkab segera bertindak nyata, bukan sekadar membiarkan aset negara terlantar.

​Kuasa Hukum Rakyat Banyumas, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd., mengkritik keras sikap pasif pimpinan daerah yang dinilai mengabaikan jeritan rakyatnya sendiri. Padahal secara kedudukan hukum, status Aset Kebondalem di Kecamatan Purwokerto Timur sudah sah dan tidak ada alasan lagi bagi Pemkab untuk bergeming.

​”Bahwa PSHT Ranting Purwokerto Timur peduli terhadap aset negara dan aset Pemkab Banyumas yang notabene wilayah hukumnya sama-sama di Kecamatan Purwokerto Timur. Karena posisi hukumnya aset Kebondalem sudah sah milik Pemkab Banyumas, maka kami mengharap Bupati Banyumas segera menguasai dan mengelola aset tersebut dengan baik dan transparan untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Ananto Widagdo, S.H., S.Pd.

​Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua PSHT Ranting Purwokerto Timur, Kangmas Atif Supriyadi, S.Sos., M.Hum., ini membawa pesan menohok melalui bentangan spanduk di lokasi. Mereka menegaskan bahwa pembiaran yang dilakukan Pemkab atas lahan strategis di tengah kota Purwokerto ini merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan dan kemakmuran rakyat Banyumas.

​PSHT menegaskan bahwa rakyat tidak butuh janji manis atau sikap bungkam dari pejabat, melainkan langkah berani Bupati Banyumas untuk menguasai dan mengembalikan fungsi Aset Kebondalem demi kepentingan umum secara terbuka dan berkeadilan.
(Red/KRT)